Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan bertukar cinderamata dengan mitra kerja. Foto: Tiara/od

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai, perlu adanya pemerataan ekonomi di wilayah utara dan selatan Provinsi Banten. Menurutnya, dalam hal pertumbuhan ekonomi Banten wilayah selatan lebih tertinggal jika dibandingkan dengan Banten wilayah utara. Wilayah Banten utara mayoritas kota industri seperti industri jasa dan perdagangan.

“Lain halnya dengan Banten selatan, seperti Lebak dan Pandeglang yang terkenal sebagai kota pertanian, dimana terdapat kawasan yang dilindungi. Sehingga masyarakat di situ tidak mungkin mengupayakan adanya aktifitas pertambangan atau perindustrian,” jelas Marwan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Banten, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Banten, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, di Kota Tangerang, Banten, Jumat (05/10/2018). 

Untuk itu, Marwan mengimbau perlu ada solusi kreatif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten selatan. “Misalnya dengan menjual daya tarik pariwisatanya seperti Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun. Harus ada terobosan kreatif agar Banten selatan tidak jauh tertinggal,” usul legislator Partai Demokrat itu. 

Lebih lanjut Marwan meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berperan aktif melakukan terobosan dalam mendorong keunggulan yang ada di wilayah Banten selatan, tanpa meninggalkan aspek lingkungan dan budayanya. “Jangan selalu berpikir hanya membuat industri saja, harus ada terobosan-terobosan kreatif lainnya bukan hanya mengandalkan sektor di pertanian tradisional,” saran legislator dapil Lampung itu.

Senada dengan Marwan, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar turut mendorong adanya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemerataan ekonomi antara Banten wilayah utara dan Selatan. 

“Memang dari sisi geografis, wilayah Banten selatan banyak sekali hutan lindung, sehingga gerak masyarakat yang ada di Banten selatan menjadi terbatas. Namun pembangunan infrastruktur terutama jalan tetap harus dibangun untuk melancarkan konektivitas antar wilayah,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Anarulita turut meminta kepada Pemprov Banten untuk proaktif dalam melihat peluang. “Bisa juga mendorong masyarakat di Banten selatan untuk dapat memberdayakan hasil dari alam menjadi sesuatu yang lebih kreatif sehingga nantinya bisa dikembangkan,” dorong legislator dapil Bengkulu itu.

Sebelumnya, di kesempatan yang sama Kepala BPS Provinsi Banten Agus Soebeno mengakui, adanya ketimpangan wilayah antara Banten utara dan Banten selatan. Banten utara lebih maju khususnya di sektor industri yaitu industri alas kaki. 

“Industri alas kaki tersebut merupakan salah satu industri penyerap tenaga kerja terbanyak, yakni hampir 57 ribu tenaga kerja. Namun semenjak meningkatnya inflasi, pabrik alas kaki tersebut pindah ke daerah Sukabumi. Sehingga hal itu menyebabkan tingginya angka pengangguran di Banten,” jelasnya. 

Selain itu, faktor lain tingginya angka pengangguran di Banten dikarenakan tingginya penduduk urban yang masuk ke Banten dari wilayah Lampung, Tegal, Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Meskipun Upah Minum Provinsi di Banten tinggi, kurangnya kompetensi keahlian khususnya masyarakat di wilayah Banten selatan yakni Lebak dan Pandeglang menyebabkan kurang bersaingnya kompetensi untuk industri-industri padat modal,” imbuhnya. (tra/sf)